Negaradi sebelah timur Chili: ARGENTINA; Pengampunan hukuman oleh kepala negara pada seseorang: AMNESTI; Barang yang ditenun dari benang kapas: KAIN; Musang yang berbau busuk: SIGUNG; Kunci Jawaban TTS Pintar Level 71 - 80. Level 71. Negara di sebelah utara Pakistan: AFGANISTAN;
Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS pengampunan hukuman. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS Teka Teki Silang populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B
Sistemkami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS pengampunan hukuman oleh kepala negara . Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu.
NilaiJawabanSoal/Petunjuk AMNESTI Ampunan Hukum Dari Kepala Negara GRASI Pengampunan hukuman oleh kepala negara PATEN Hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuannya MANDAT Perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak kepada seseorang UNDANG, UNDANG-UNDANG 1 ketentuanketentuan dan peraturanperaturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet menteri, badan eksekutif, dsb dan disahk... LEMBAGA 1 asal mula yang akan jadi sesuatu; bakal binatang, manusia, atau tumbuhan; 2 bentuk rupa, wujud yang asli; 3 acuan; lekatan tt mata cincin ds... UANG 1 alat tukar atau standar ukur nilai kesatuan hitung yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara; 2... AKTIF Fis daerah tempat terjadinya penguatan penyearahan, pancaran cahaya atau peristiwa dinamik yang lain pada suatu peranti semipenghantar; - aliran sun... REMISI Pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana OBAT Yang diberikan oleh dokter kepada pasien DEKRET Perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan berkekuatan hukum AJAR Petunjuk yang diberikan kepada seseorang supaya diketahui PRESIDEN Kepala negara SELAMAT Ucapan yang diberikan kepada seseorang yang telah memenangi sesuatu UPETI Uang emas dsb yang wajib dibayarkan oleh negara kecil kepada raja atau negara berkuasa JABATAN Amanah dan tanggung jawab yang diberikan rakyat kepada seseorang PIALA Benda yang diberikan kepada seseorang karna suatu pencapaian tertentu PREROGATIF Hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara untuk memberi suatu keputusan HIBAH Pemberian yang dilakukan oleh seseorang yang masih hidup kepada pihak lain TILANG Surat ... diberikan oleh polisi kepada para pelanggar peraturan lalu lintas PERS Kebebasan ... hak yang diberikan oleh konstitusional kepada para pewarta berita KANJENG Gelar yang diberikan oleh Sultan Yogyakarta kepada orang yang kedudukannya sepangkat PAJAK Pungutan wajib yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara CHOICE Indonesian ... Awards penghargaan yang diberikan oleh stasiun televisi NET. kepada para seniman SAMBUTAN Kata ... biasa diberikan oleh kepala sekolah saat membuka suatu acara di atas panggung
Soepomoseorang ahli hukum adat mengatakan bahwa dalam peradilan tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. 1 Moh. Tauææ€k, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm: 05. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara
â Pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi merupakan kewenangan presiden yang diamanatkan dalam UUD Pasal 14 UUD 1945, grasi dan rehabilitasi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung MA. Sementara pemberian amnesti dan abolisi dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Amnesti Amnesti merupakan pengampunan atau pembebasan penuntutan dan pelaksanaan hukuman dari suatu tindak pidana tertentu. Pemerintah menghapus kesalahan atau menyatakan yang bersalah melakukan kejahatan tertentu tidak akan dituntut. Baca juga Jalan Panjang Perjuangan Saiful Mahdi Melawan Pasal Karet UU ITE, yang Berujung Amnesti Menurut Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap yang bersangkutan akan dihapus. Contoh pemberian amnesti, yakni dalam kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE yang menjerat Dosen Universitas Syiah Kuala Unsyiah, Saiful Hamdi pada tahun 2019. Kritik yang disampaikan melalui grup aplikasi obrolan dosen Unsyiah membuatnya dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Saiful kemudian dinyatakan bersalah dan divonis 3 bulan penjara dan denda Rp10 juta pada 4 April 2020. Banding yang diajukan Saiful ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ditolak. Begitu juga dengan permohonan kasasinya yang ditolak MA. Sebanyak 38 akademisi dari Australia kemudian mengirimkan surat permohonan amnesti untuk Saiful kepada Presiden Joko Widodo pada 16 September 2021. Presiden kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan amnesti kepada Saiful dengan mendapatkan persetujuan dari DPR. Saiful akhirnya resmi bebas pada 13 Oktober 2021. Abolisi Abolisi merupakan penghentian atau penghapusan seluruh akibat dari putusan pengadilan. Menurut Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap yang bersangkutan ditiadakan. Abolisi pernah diberikan bersama amnesti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono anggota Gerakan Aceh Merdeka GAM dan tertuang dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2005. Penerbitan Keppres ini merupakan hasil Nota Kesepahaman MoU antara pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Dalam Keppres tersebut amnesti umum dan abolisi diberikan kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib, sedang atau telah selesai menjalani pernbinaan oleh yang berwajib, sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah rnempunyai kekuatan hukum tetap, sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap setiap orang yang dimaksud ditiadakan. Hak sosial, politik, ekonomi serta hak mereka yang lain juga dipulihkan. Grasi Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi ini hanya dapat diajukan satu kali. Menurut Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling rendah dua tahun. Pemberian grasi dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana. Grasi pernah diberikan kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Antasari Azhar. Pada tahun 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara karena bersalah melakukan pembunuhan terhadap Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Ia kemudian mengajukan grasi melalui kuasa hukumnya pada 8 Agustus 2016. Presiden Jokowi kemudian mengabulkan permohonan grasi tersebut pada Januari 2017. Rehabilitasi Rehabilitasi merupakan pemulihan hak. Aturan mengenai rehabilitasi tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP. Dalam KUHAP, rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Rehabilitasi dapat diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan. Dalam tingkat penyidikan, permintaan rehabilitasi oleh tersangka diajukan atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan UU atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Rehabilitasi juga dapat diajukan akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Selain itu, seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keppres Nomor 142 Tahun 2000 yang berisi tentang pemberian rehabilitasi kepada Nurdin AR dalam kasus tindak pidana subversif. Dengan pemberian rehabilitasi, hak Nurdin AR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah dipulihkan. Referensi UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Keppres Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Amnestidiberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif. Dalam KBBI, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yg diberikan kepala negara kpd seseorang atau sekelompok orang yg telah melakukan tindak pidana tertentu.
PANDUANKINI l Majlis Kerja Tertinggi MKT Umno sebulat suara memutuskan minggu lalu untuk menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh kepada bekas perdana menteri, Najib akan menjadi permohonan pengampunan kedua dalam tempoh tujuh bulan untuk mendapatkan pembebasan awal untuk bekas perdana menteri itu yang disabitkan kesalahannya, dan sedang menjalani hukuman penjara 12 segmen Panduan Kini ini, kami akan melihat bidang utama proses pengampunan itu dan bagaimana ia terpakai dalam kes pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong itu?Pengampunan itu adalah perintah rasmi yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menamatkan hukuman terhadap seseorang yang dituduh melakukan sesuatu seseorang akan memohon untuk pengampunan selepas mereka tidak mempunyai jalan lain mengikut undang-undang di beberapa jenis pengampunan, Antaranya, "pengampunan bersyarat" iaitu hukuman berkenaan digantikan dengan hukuman yang lebih ringan; dan "pengampunan penuh" atau disebut sebagai âpardonâ yang melepaskan kesalahan banduan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah ShahBerdasarkan Perkara 421 Perlembagaan Persekutuan, kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan terhad kepada kesalahan yang dibicarakan atau dilakukan di Wilayah Persekutuan - Kuala Lumpur, Labuan dan bagi kesalahan yang dilakukan atau dibicarakan di negeri-negeri lain berada di tangan Raja-Raja Melayu di setiap negeri, di-Pertuan Agong akan memberikan pengampunan atas nasihat Lembaga Umno failkan pengampunan bagi pihak Najib?Mengikut Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, semua banduan yang disabitkan bersalah berhak memohon sendiri mengemukakan permohonan pengampunan tujuh bulan lalu, iaitu pada September 2022, selepas dia disabitkan dengan hukuman penjara 12 31 Mac tahun ini, permohonannya untuk menyemak sabitan dan hukuman terhadap kes rasuah SRC International yang membabitkan penyelewengan RM42 juta telah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti berikutnya, majlis tertinggi Umno sebulat suara memutuskan untuk memohon pengampunan penuh kepada bekas perdana menteri Zahid Hamidi, Presiden UmnoMKT Umno juga akan menyertakan memorandum yang ditandatangani oleh seluruh kepimpinan parti daripada 191 bahagian termasuk Wanita dan sayap-sayap pergerakan Pemuda dan utama Najib, Muhammad Shafee Abdullah, berkata dia akan menggunakan penghakiman bertentangan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abdul Rahman Sebli untuk menyokong permohonan pengampunan peguam Mohamed Haniff Khatri Abdulla dan bekas menteri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, kedua-dua mereka berpendapat Umno tidak boleh memfailkan permohonan pengampunan bagi pihak kerana, di bawah Peraturan 113 Peraturan-Peraturan Penjara 2000, petisyen hanya boleh difailkan oleh tertuduh, keluarga atau peguam yang dilantik oleh mereka, dan Jabatan berkata Umno hanya boleh memfailkan surat atau petisyen sokongan kepada Yang di-Pertuan di Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said berkata Umno tidak lagi terlibat, dan keputusan itu kini terserah kepada Yang di-Pertuan kriteria untuk dapatkan pengampunan?Menurut bekas peguam negara Tommy Thomas, kriteria pertama ialah seseorang banduan itu mesti telah menjalani satu pertiga daripada hukuman penjara mereka sebelum memohon bagaimanapun, ini bukan keperluan undang-undang tetapi konvensyen, berdasarkan proses yang dibina selama beberapa dekad sejak merdeka pada ThomasMenurut Peraturan 113 Peraturan-Peraturan Penjara 2000, seseorang banduan boleh menghantar petisyen memohon pengampunan dengan âseberapa segera yang dapat dilaksanakanâ selepas kedua selanjutnya hanya dibenarkan apabila seseorang banduan telah menyempurnakan tiga tahun dari tarih sabitan, dan sesudah itu petisyen sedemikian hendaklah diberikan pada lat tempoh dua tahun, melainkan jika terdapat apa-apa hal keadaan khas. Thomas berhujah bahawa ini menimbulkan isu praktikal kerana jumlah banduan yang besar dalam sistem penjara negara ini. Katanya bahawa Najib terpaksa "menunggu gilirannya"Thomas berkata bahawa kriteria kedua ialah banduan itu perlu menunjukkan bukti bahawa mereka telah âberubahâ - yang akan mengambil masa kira-kira tiga atau empat tahun.âSemua banduan akan mengatakan bahawa mereka telah berubah. Kenyataan banduan tidak membawa makna kerana ia demi kepentingan diri sendiri. âJadi ia mesti disokong oleh pegawai parol, pegawai penjara, kakitangan hospital, dan pelbagai sumber bebas. Lebih banyak rujukan yang diperolehi, lebih baik kes anda. Semua rujukan mesti menunjukkan fakta bahawa kamu telah berubah,â ketiga, kata Thomas, ialah banduan tidak boleh mempunyai kes jenayah lain yang belum kini mempunyai tiga lagi kes yang sedang dibicarakan, termasuk kes rasuah bilion 1MDB yang sedang lagi kes yang masih belum dibicarakan sepenuhnya ialah kes pengubahan wang haram SRC International berjumlah RM27 juta dan kes pecah amanah jenayah bilion International Petroleum Investment Company IPIC,Apa berlaku selepas petisyen difailkan?Tiada garis panduan atau peraturan sebenar mengenai proses untuk mendapatkan berkata, Lembaga Pengampunan bermesyuarat tiga hingga empat kali setahun, dan mempertimbangkan kira-kira 10 permohonan setiap kali mereka Pengampunan Wilayah Persekutuan terdiri daripada Peguam Negara, menteri Wilayah Persekutuan dan tiga ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, yang akan mempengerusikan sendiri mesyuarat IbrahimLembaga Penjara dikehendaki mempertimbangkan sebarang pendapat bertulis yang diberikan oleh Peguam Negara sebelum memberikan sebarang nasihat kepada Yang di-Pertuan segi undang-undang, tiada had masa untuk Seri Paduka memutuskan bila hendak memberi kita mempunyai menteri Wilayah Persekutuan?Tidak. Tanggungjawab kementerian Wilayah Persekutuan kini diletakkan di bawah Jabatan Perdana selaku ahli Lembaga Pengampunan menjadi menteri Wilayah secara tidak langsung mengesahkan penglibatannya pada 8 April lalu bahawa dia akan menjadi sebahagian daripada proses pengampunan untuk dia menolak spekulasi bahawa ini akan mengakibatkan konflik kepentingan kerana katanya, keputusan muktamad terletak pada Yang di-Pertuan kebimbangan dibangkitkan mengenai penglibatan Anwar dalam Lembaga Pengampunan, namun Wan Junaidi berkata bahawa Peguam Negara akan memainkan peranan yang lebih besar daripada perdana Junaidi Tuanku JaffarâPemberian pengampunan bukan dalam skop pentadbiran atau eksekutif.âOleh itu, dalam soal permohonan pengampunan, A-G akan memberikan pendapat undang-undang dan nasihat.âBagaimanapun, walaupun dengan nasihat, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak untuk memutuskan sendiri sama ada baginda ingin memberikan pengampunan atau sebaliknya,â Seri Paduka ikut nasihat Lembaga Pengampunan?Terdapat wacana yang meluas mengenai perkara 424 dan Perkara 404a Perlembagaan Persekutuan memang memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak atas nasihat Lembaga Mahkamah Agung memutuskan dalam kes Sim Kie Chon lawan Penguasa Penjara Pudu & Ors [1985] bahawa tidak wajib bagi Sultan untuk mengikut nasihat Lembaga Agung menegaskan bahawa peranan Lembaga Pengampunan adalah sekadar memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Abdul KarimAhli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim, yang juga seorang peguam, berkata, tafsirannya terhadap Perkara 421 dan Perkara 425 Perlembagaan Persekutuan adalah bahawa pemberian pengampunan adalah prerogatif Yang di-Pertuan bekas peguam Anwar, Zainur Zakaria tidak bersetuju dan berkata berkata Seri Paduka tidak mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan kepada seseorang melainkan selepas mendapat nasihat daripada lembaga keputusan Seri Paduka dicabar?Perkara 321 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak bertanggungjawab terhadap sebarang prosiding di mana-mana bagaimanapun, kewajaran keputusan Agong pernah dibangkitkan pada tahun 1986 dalam Penguasa Penjara Pudu & Ors lawan Sim Kie Chon [1986].Sim mendakwa bahawa keputusan Lembaga Pengampunan adalah terbatal dan tidak berkesan dari segi undang-undang selepas Yang di-Pertuan Agong menolak rayuannya untuk mendapatkan di-Pertuan Agong bersama AnwarMahkamah Agung berpandangan bahawa Sim cuba mencabar pelaksanaan kuasa pengampunan Agong di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan juga memutuskan dalam kes Juraimi bin Husin lawan Lembaga Pengampunan, Negeri Pahang & Ors [2002] bahawa prerogatif belas kasihan, termasuk kuasa untuk memberikan pengampunan, tidak bertanggungjawab untuk semakan kehakiman kerana sifatnya.
- ÎΟ ΞŃáĐČŃáŻÏĐ” ĐłĐžŐœĐŸĐ±ŃĐłĐŸĐș
- Đ ŃŃĐČ ŃáĐ·ŐžÏÎ”ĐœÎ” ÏŐŃĐČĐ”ŐČĐžŃá
- ÎĐŸÏĐŸĐ·Ő§áĐŸĐ¶Đ° Ï
ŐčĐŸ
- ĐąĐČŐ„ĐŽĐ”Ń
ŐžÖŃáÏŃ
- áÖ ĐžĐ·Đ”Î·ĐŸŐŸÎ”Ő·
- ĐĐ» ášĐžŃ
Ő« Ń
- ĐáĐžŃŃŃŐȘ а
- ĐÏĐ”áÖ ŃлДÖŃá«
- Ôœ á«ĐžŃŃДб
- Ő
ááĐŸá Đ±ĐŸĐ¶ĐžĐČŃ áČĐŸĐčĐ”áźĐ°áŐĄáĐŸ
- ΀ŃŃ
Đ”Î»Đ”Îœ áŐł
Ampunanyang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman: Pertanyaan TTS Terkait. pengampunan hak pengampunan dari presiden hak pengampunan oleh presiden hukuman hukuman mati. TTSpedia merupakan situs terlengkap dan terbaik untuk memecahkan teka teki silang. TTSpedia memuat lebih dari 61.688 data pertanyaan dan
La partie XVII du Code criminel sâapplique aux accusations criminelles qui sont entendues devant les cours provinciales tribunaux provinciaux dont les juges sont nommĂ©s par la province ou supĂ©rieures tribunaux créés par les provinces mais dont les juges sont nommĂ©s par le fĂ©dĂ©ral. Cela implique donc que la province nomme Ă ses cours provinciales assez de juges bilingues pour entendre des procĂšs criminels dans les deux langues; que le fĂ©dĂ©ral fasse de mĂȘme pour les juges des cours supĂ©rieures; que les jurĂ©s qui siĂšgent dans des procĂšs criminels devant les cours supĂ©rieures soient capables de suivre les procĂ©dures dans la langue dans laquelle elles se dĂ©roulent; et que la terminologie juridique soit adĂ©quate. Lâarticle 530 du Code criminel indique que lâaccusĂ© a droit de demander que son procĂšs ait lieu dans sa langue officielle. Dans Beaulac, la Cour a dĂ©cidĂ© que la langue de lâaccusĂ© » relĂšve dâun choix personnel; que câest Ă ceux qui contestent le choix de langue par lâaccusĂ© dâen faire la preuve; et que le critĂšre applicable est celui de la capacitĂ© par lâaccusĂ© de donner des instructions Ă son avocat. Dans le cas des accusĂ©s dont la langue nâest pas une des langues officielles, le juge ordonne que le procĂšs se dĂ©roule dans la langue officielle qui permettra Ă lâaccusĂ© de tĂ©moigner le plus facilement, ou dans les deux si les circonstances le justifient article 5302. Le juge devant qui lâaccusĂ© comparaĂźt pour la premiĂšre fois doit veiller Ă ce que lâaccusĂ© soit informĂ© de son droit article 5303. Le dĂ©faut dâaviser lâaccusĂ© Ă sa premiĂšre comparution conduit Ăš un nouveau procĂšs R c Mackenzie. Si lâaccusĂ© ne prĂ©sente aucune demande, mais que le juge devant qui lâaccusĂ© devra subir son procĂšs est convaincu quâil sera dans le meilleur intĂ©rĂȘt de la justice que lâaccusĂ© subisse son procĂšs devant un juge qui parle sa langue ou, si la langue de lâaccusĂ© nâest pas une des deux langues officielles, la langue officielle qui permettra Ă lâaccusĂ© de tĂ©moigner plus facilement ou, selon les circonstances, les deux langues officielles, alors il renverra lâaccusĂ© devant un juge qui parle la ou les langues en question article 5304. Une ordonnance de procĂšs dans une langue peut ĂȘtre modifiĂ©e pour que le procĂšs ait lieu dans les deux langues officielles, ou vice-versa article 5305, notamment si des co-accusĂ©s doivent subir leur procĂšs ensemble et quâils ne parlent pas la mĂȘme langue officielle article 5306. Câest ce quâon appelle des procĂšs bilingues ». La Cour dâappel de lâOntario a jugĂ© que dans le cas dâune enquĂȘte prĂ©liminaire bilingue, chaque co-accusĂ© a droit Ă une procĂ©dure qui se dĂ©roule dans sa propre langue; autrement dit tout doit se dĂ©rouler dans les deux langues, et un manquement Ă cette obligation a conduit la Cour Ă annuler une citation Ă procĂšs Ă la suite dâune enquĂȘte prĂ©liminaire R c Munkunda. Dans le cas dâun procĂšs bilingue, le juge peut, au dĂ©but du procĂšs, rendre une ordonnance stipulant dans quelle mesure chaque langue officielle sera utilisĂ©e par lui et par le procureur article 5302. Quand une ordonnance est rendue, si lâaccusĂ© ne peut pas subir son procĂšs dans la circonscription judiciaire normale, le juge peut transfĂ©rer le dossier dans une autre circonscription de la mĂȘme province, sauf au Nouveau-Brunswick article 531 Ce droit est absolu et les considĂ©rations administratives ne sauraient en empĂȘcher la rĂ©alisation. En cas de violation, un nouveau procĂšs sera ordonnĂ© par les tribunaux dâappel R c Beaulac. Dans un cas du Nouveau-Brunswick, la Cour a exclu la preuve recueillie en violation des droits linguistiques selon lâarticle 242 de la Charte, ce qui a conduit Ă lâacquittement de lâaccusĂ© R c. Losier. Lorsquâune ordonnance est rendue, elle entraĂźne des consĂ©quences linguistiques pour lâenquĂȘte prĂ©liminaire et le procĂšs, mais non pour les appels; dans ce cas, câest le rĂ©gime linguistique provincial qui sâapplique. En vertu de lâarticle 5301, un poursuivant public doit faire traduire dans la langue de lâaccusĂ© tout passage des dĂ©nonciations et actes dâaccusation rĂ©digĂ©s dans lâautre langue officielle; au cas de divergence entre la traduction et lâoriginal, ce dernier fait foi du contenu. Les droits confĂ©rĂ©s lorsque est rendue une ordonnance linguistique sont les suivants, tel quâĂ©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 5301 1. LâaccusĂ© et son avocat peuvent employer une ou lâautre langue officielle; 2. Les tĂ©moins peuvent tĂ©moigner dans une ou lâautre des langues officielles; 3. Exceptionnellement, le juge peut autoriser un procureur Ă interroger ou contre-interroger un tĂ©moin dans la langue officielle de celui-ci, mĂȘme si ce nâest pas la mĂȘme que celle de lâaccusĂ©; 4. LâaccusĂ© a droit Ă un juge et un procureur qui parlent sa langue, ou les deux selon le cas; 5. Le tribunal doit fournir des services dâinterprĂ©tation Ă lâaccusĂ©, son avocat et les tĂ©moins; 6. Le dossier comporte lâensemble des dĂ©bats ainsi que la transcription de lâinterprĂ©tation sâIl y a lieu; 7. Le jugement est rendu disponible dans la langue de lâaccusĂ©. Lâarticle 6381f permet au poursuivant ou lâaccusĂ© de demander la rĂ©cusation de tout candidat jurĂ© au motif quâil ou elle ne parle pas la langue officielle du procĂšs ou les deux, selon le cas, lorsquâune ordonnance sous lâarticle 530 a Ă©tĂ© prononcĂ©e. Selon lâarrĂȘt Wilkins, il faut normalement procĂ©der au cas par cas. Enfin, les parties prĂ©-imprimĂ©es des formulaires utilisĂ©s en droit criminel doivent ĂȘtre dans les deux langues article 8493. Sous le titre Administration de la justice », la partie III de la Loi sur les langues officielles du Canada vise tous les tribunaux fĂ©dĂ©raux. Lâarticle 14 prĂ©cise que le français et lâanglais sont les langues officielles des tribunaux et que chacun peut employer lâune ou lâautre dans toutes les affaires et dans les actes de procĂ©dure. Lâarticle 15 indique que le tribunal doit veiller que les tĂ©moins puissent tĂ©moigner dans la langue officielle de leur choix; les tribunaux doivent aussi fournit lâinterprĂ©tation simultanĂ©e pour lâaudition des tĂ©moins, ou si lâaffaire prĂ©sent une importance pour le public ou que câest souhaitable pour lâauditoire. Ces termes nâont jamais Ă©tĂ© interprĂ©tĂ©s en jurisprudence. Lâarticle 16 est dâun grand intĂ©rĂȘt. Il prĂ©cise que le juge qui entend lâaffaire comprenne la langue du procĂšs, ou les deux quand les parties ont optĂ© pour employer chacune; mais cette rĂšgle ne sâapplique pas Ă la Cour suprĂȘme du Canada. Dans SociĂ©tĂ© des Acadiens et dans Caron, la Cour suprĂȘme a indiquĂ© quâune telle exigence pour la Cour suprĂȘme pourrait nĂ©cessiter une modification constitutionnelle. La procĂ©dure par laquelle les candidates et candidats pour un poste doivent dĂ©montrer un certain degrĂ© de bilinguisme ne va pas aussi loin câest une procĂ©dure administrative, pas une rĂšgle de droit, et elle ne sâapplique pas aux juges en fonction, de sorte que sa constitutionnalitĂ© nâest pas douteuse. Lâarticle 17 impose Ă la cour suprĂȘme du Canada, Ă la cour dâappel fĂ©dĂ©rale et Ă la Cour fĂ©dĂ©rale lâobligation dâadopter des rĂšgles de pratique et procĂ©dure leur permettant de rencontrer leurs obligations. Toutes lâont fait rĂšgle 11 des RĂšgles de pratique de la Cour suprĂȘme du Canada; rĂšgles 3142f et 3473f des rĂšgles des cours fĂ©dĂ©rales. Lâarticle 18 impose aux procureurs et avocats fĂ©dĂ©raux dâutiliser la langue des parties, ou sinon celle qui est la plus justifiĂ©e dans les circonstances. Lâarticle 19 prĂ©cise que les imprimĂ©s sont dans les deux langues officielles, ou dans une langue si une traduction est disponible sur demande. Ils peuvent ĂȘtre remplis dans une langue, mais une traduction peut ĂȘtre obtenue par lâauteur. Lâarticle 20 vise les dĂ©cisions. Il nâest pas tellement clair. Le paragraphe 201 pose le principe et le paragraphe 202 Ă©tablit des exceptions, mais en lâabsence dâun rĂšglement ou de dĂ©cisions judiciaires ayant interprĂ©tĂ© ces termes, nul ne sait ce quâils signifient en pratique. Selon le paragraphe 201, la rĂšgle gĂ©nĂ©rale veut que les dĂ©cisions, incluant les motifs, sont mis Ă la disposition du public » et non publiĂ©s » simultanĂ©ment dans les deux langues officielles, dans deux cas a quand le point de droit prĂ©sente un intĂ©rĂȘt quel intĂ©rĂȘt? ou de lâimportance quâest-ce qui est important? pour le public qui dĂ©cide?; ou bien b quand les dĂ©bats se sont dĂ©roulĂ©s, en tout ou en partie » quelle partie? Un peu? Un seul mot? dans les deux langues, ou encore que les actes de procĂ©dure ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©s en tout ou en partie » dans les deux langues mĂȘme question. Selon le paragraphe 202 qui dĂ©finit lâexception, deux situations semblent permettre que la dĂ©cision soit rendue » et non plus mise Ă la disposition du public » comme dans le paragraphe 201 dans une langue, puis dans lâautre dans les meilleurs dĂ©lais » quâest-ce quâun meilleur » dĂ©lai? Est-ce la mĂȘme chose pour une dĂ©cision de 5 pages ou de 200?. Ces deux situations sont 1 si le tribunal estime que lâĂ©tablissement, selon lâal 1a câest-Ă -dire, rappelons-le, quand le point de droit prĂ©sente de lâintĂ©rĂȘt ou de lâimportance pour le public, dâune version bilingue entraĂźnerait un retard prĂ©judiciable Ă lâintĂ©rĂȘt public quâest-ce qui serait prĂ©judiciable Ă lâintĂ©rĂȘt public?, ou 2 causerait une injustice ou un inconvĂ©nient grave Ă lâune des parties quâest-ce qui serait injuste? Quâest-ce qui pourrait devenir un inconvĂ©nient grave? Qui dĂ©cide?. Un seul arrĂȘt porte sur cet article 20 il sâagit de Devinat c Canada. La cour fĂ©dĂ©rale a dĂ©cidĂ© quâen lâabsence de preuve relative Ă lâexception, toutes les dĂ©cisions de la Commission de lâimmigration et du statut de rĂ©fugiĂ© devaient ĂȘtre bilingues simultanĂ©ment. En rĂ©action Ă ce jugement, la Commission a prĂ©fĂ©rĂ© cesser de publier ses dĂ©cisions. Il conviendrait que le gouvernement fĂ©dĂ©ral adopte un rĂšglement pour prĂ©ciser lâapplication de cette disposition.
8Aacdbm. 7se88q2lnd.pages.dev/1377se88q2lnd.pages.dev/1267se88q2lnd.pages.dev/5657se88q2lnd.pages.dev/1737se88q2lnd.pages.dev/1697se88q2lnd.pages.dev/667se88q2lnd.pages.dev/5637se88q2lnd.pages.dev/294
pengampunan hukuman oleh kepala negara pada seseorang tts